Program Pendidikan Politik Angkatan III PGI, dilaksanakan pada 21-25 Oktober 2008, bekerja sama dengan Sinode GKE dan PGWI-PGWI di wilayah Kalimantan . Kegiatan ini diselenggarakan di Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan (LPMP), Jl.. Tjilik Riwut KM 4,5 No 74 Palangka Raya, Kalimantan Tengah.Adapun Peserta program pendidikan ini adalah mereka (laki-laki atau perempuan) yang aktif melayani di gerejanya atau lembaga terentu anggota PGI.
Jumlah peserta Angkatan ketiga ini dibatasi untuk 60 orang terdiri dari 40 orang dari luar wilayah Kalimantan, 20 orang dari lokal. Pdt. T. Willi Rumapea, STh (Dosen SGH) mewakili lembaga teologi HKBP dan Pdt. Abdul Simanjuntak, STh (Pendeta HKBP Ressort Palangka Raya) serta Pdt. Pahala J. Simanjuntak, MTh Direktur Sekolah Pendeta HKBP Seminarium Sipoholon. Program pendidikan politik bagi warga gereja ini merupakan mandat dari pokok-pokok Tugas Panggilan Bersama (PTPB) 2004-2007, Bab VII, butir 79, bahwa gereja memahami hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang dewasa dan bertanggung jawab.
Satuan Acara pendidikan ini, program pendidikan politik untuk warga gereja ini dirancang sedemikian untuk secara singkat namun padat, agar dapat mencapai tujuan yang kiranya benar-benar dibutuhkan sesuai perkembangan situasi dan kondisi politik Indonesia dewasa ini. Karena itulah maka topik-topik yangdibahas dalam program pendidikan ini difokuskan padahal-hal sebagai berikut:
- Relasi Agama dan negara
- Hakikat Politik, proses politik dan kekuatan-kekuatan politik
- Pemilu 2009 dan pemimpin masa depan
- Pembangunan politik di Indonesia
- Politik dan politisasi Agama
- Kedudukan hukum dalam Negara (Bedah UU dan Hukum)
- Pancasila dan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia )
- Peluang dan tantangan Gereja dalam alam era Desentralisai (otonomi Daerah)
Jika dirumuskan lebih konkret, maka tujuan program ini adalah sebagai berikut:
- Secara umum: untuk memberikan pencerahan kepada warga gereja agar dapat memahami dengan benar hal-ihwalpolitik dan mengapa harus turut berpartisipasi di dalam kehidupan politik.
- Secara khusus, untuk memperlengkapi warga gereja dengan wawasan dan pengetahuan yang mendasar tentang hakekat politikdan hal-hal penting lain yang terkait dengan perpolitikan di Indonesia
Pendidikan ini dilaksanakan dengan metode dialogis-interaktif dalam bentuk ceramah, yang dilanjutkan dengan tanya-jawab dan diskuai kelompok. Setiap topik berdurasi kira-kira 120 menit. Narasumber untuk program pendidikan politik ini adalah orang-orang yang berkompeten di bidangnya, baik yang berlatar belakang akademis maupun praktisi (aktivis), seperti Pdt. Dr. Andreas A. Yewangoe (ketua Umum PGI), Dr. Richard Daulay (Sekum PGI), Agustin Teras Nagarang, SH (Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah), Drs Arbi Sanit (pengamat politik), Johnson Panjaitan SH (perhimpuan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia. Berikut petikannya:
Tak dapat disangkal, situasi dan kondisi politik di Indonesia telah mengalami banyak perubahan sejak terpinggirnya HM Soeharto dari pentas politik nasional pada 21 Mei 1998. Di sepanjang era Orde Baru yang berlangsung selama 32 tahun itu dapat dikatakan bahwa gereja (dalam konteks ini “gereja” didefenisikan sebagai kumpulan orang percaya atau pengikut Kristus) hampir-hampir tidak berperan di dalam kehidupan politik. Bahkan, banyak gereja yang menganggap atau memandang politik sebagai sesuatu yang tabu. Sehingga kontribusi dan partisipasi warga gereja di bidang politik yang seharusnya turut bertanggung jawab dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.
Berdasarkan itulah maka diperlukan program pendidikan politik untuk warga gereja. Bukan hanya supaya gereja-gereja tidak menabukan politik, tetapi juga agar gereja-gereja dapat berpartisipasi aktif di dalam kehidupan yang berkali-kali dengan persoalan penyelenggaraan dan pengelolaan negara, bangsa dan masyarakat ini. Sebab Kristus sendiri menghendaki agar semua murid-Nya menjadi garam dan terang di tengah dunia ini. Dengan kata lain,mesti ada upaya keras yang dilakukan secara sadar agar kehidupan orang percaya atau pengikut Kristus ini dapat menjadi berkat bai negera, bangsa dan masyarakat. Apalagi di tengah keterpurukan pelbagai sistem dan aspek kehidupan di Indonesia dewasa ini.
Namun bagaimana caranyaagar gereja-gereja dapat memberi kontribusi konkret yang positif bagi negara, bangsa dan masyarakat? Dibutuhkan pencerahan polituk terlebih dahulu, agar dari titik itulahkemudian gereja-gereja diharapkan dapat memutuskan sendiri untruk memilih sektor mana yang akan dimasukinya, sesuai talenta dan potensi masing-masing. Berdasarkan itu, maka gereja-gereja sendiri perlu memberikan pendidikan politik yang sistematik bagi warganya. Diharapkan, dengandemikian akan diperoleh pemahaman dan kesadaran kritis tentang apa dan bagaimana politik, pentingnya partisipasi politik, serta relevansinya dengan tanggung jawab orang percaya atau pengikut Kristus yang juga merupakan warga negara di republik ini.
Demikian pantauan kami secara langsung dari Palangkaraya, Kalteng kota yang sejuk, kondusif dan kota yang tidak asing lagi bagi penyelenggaran kegiatan-kegiatan PGI.
Penulis : Pdt. Pahala J. Simanjuntak, MTh